Cara Mendaftar Ulang Snmptn Undangan 2012

Setelah Snmptn undangan diumumkan pada tanggal 26 Mei 2012, maka langkah selanjutnya adalah pendaftaran ulang bagi peserta Snmptn yang dinyatakan lulus. Cara Mendaftar Ulang Snmptn Undangan 2012 kami terbitkan untuk Anda agar mempermudah proses kesuksesan Anda dalam Snmptn. Secara teknis yang umum bahwa prosedur registrasi biasanya dilakukan di website resmi masing-masing PTN yang menerima. Misalnya apabila Anda mendaftar Snmptn undangan di Unpad maka bisa dibuka situs resmi Unversitas Padjadjaran tersebut untuk memastikan jadwal dan teknis pelaksanaan pendaftaran ulang Snmptn undangan tahun 2012 agar Anda mendapatkan informasi yang benar dari situs tersebut.

Panitia Snmptn merilis jadwal registrasi pada tanggal 12 - 13 Juni 2012 di situs resminya snmptn.ac.id


pendaftaran yang dinyatakan lulus seleksi jalur undangan SNMPTN 2012 diterima PTN penyelenggara, selanjutnya harus mendaftar ulang atau registrasi di PTN penerima tanggal 12-13 Juni 2012. Informasi lengkap terkait dengan daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan diterima pada jalur undangan SNMPTN 2012 dapat dilihat di website masing-masing PTN.

Jumlah pendaftar SNMPTN 2012 lewat jalur undangan sebanyak 236.881 orang termasuk di dalamnya siswa penerima program bantuan pendidikan bidikmasi yang mendaftar jalur undangan sebanyak 75.034 orang, sedangkan jumlah pendftar yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 53,401 atau 22,55 persen, termasuk di dalamnya siswa Program Bidikmasi sebanyak 15.313 atau 20,21 persen.

"Dibandingkan dengan SNMPTN 2011 jumlah pendaftar jalur undangan SNMPTN 2012 meningkat sekitar 9%, sebagian besar di antaranya dari penerima program Bidikmasi yang naik sebesar 7%," ungkapnya.

Khusus pelaksnaan seleksi jalur tertulis, diinformasikan bahwa hingga sabtu, 26 Mei pukul 11.23 WIB sebanyak 397.601 PIN dan KAP pembayaran biaya ujian telah dikeluarkan terdiri atas IPA/IPS : 276.521 dan IPC :121.080 diluar pelamar Bidikmasi. kemudian bagi calon yang mempunyai PIN dan KAP harus segera melakukan pendaftaran online untuk menghindari kepadatan akses pada akhir jadwal pendaftaran yang akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2012.

Sementara itu, Ketua Bidang TIK SNMPTN 2012, Tri Yogi Tuwono mengatakan, bagi peserta Bidikmisi mereka diterima secara akademis, jadi bagi PTN harus segara memverifikasi data mereka, agar beasiswa yang diterima tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Pihaknya berharap perserta bidikmisi untuk membawa dokumen dan data-data lengkap untuk verifikasi.

Selengkapnya...

IPB Halts RSBI School Preferential Treatment

A recent decision by a leading state university to stop prioritizing graduates from international-standard public schools for admission has once again called into question the relative merits of such schools.

The Bogor Institute of Agriculture (IPB) announced last week that as of Feb. 1, students from international-standard schools (RSBI) would no longer receive preference when applying for admission. Prior to the announcement, IPB reserved 70 percent of seats in its guaranteed placement intake program, or PMDK, to RSBI graduates.

The PMDK allows academically gifted students to join the intake program at state universities without having to take the entrance exam.

Herry Suhardiyanto, the IPB rector, said the decision to end preferential treatment for RSBI graduates would allow equally gifted students from regular high schools a better chance of qualifying for a place.

“This year we won’t make any distinctions between graduates of RSBI or other schools, because there are so many conflicting perceptions of RSBIs,” he said. “Whereas in previous academic years we accepted 100 percent of all RSBI graduates who applied for the PMDK, starting this year those graduates will have to be evaluated based on their grades, like all the other applicants.”

Darmaningtyas, an education expert from the Taman Siswa school network, welcomed the decision by IPB, saying it was a positive step toward ending the discrimination between RSBIs and other schools.

“If state universities continue to prioritize RSBI graduates in the PMDK, then that’s the same as supporting social inequality in education,” he said.

RSBIs are state schools that adopt an international-standard curriculum and use both Indonesian and English as the languages of instruction.

They also receive greater funding than other schools for their more advanced and better-equipped facilities, and in turn are allowed to levy considerably higher fees. This has prompted criticism of elitism, with students from poorer families typically unable to enroll in such schools while those from more affluent families are readily accepted.

In March last year, the Education Ministry froze the RSBI program, citing a poor grasp of English by the teachers as well as a failure by most schools to properly allocate the extra funding they received from the government. Although existing RSBI schools are allowed to operate as usual, no new schools may sign up for the program.

Darmaningtyas said IPB’s move should be emulated by all state universities to give rise to “the ideal education system, especially for those outstanding students from any kind of high school who want to enroll in university.”

Djoko Susanto, the Education Ministry’s director general for higher education, conceded that the national school-leaving exam scores of RSBI students were not always superior to that of regular high school students.

However, he denied IPB’s decision was an indictment of the RSBI’s failings, saying the university had the right to implement policies as it saw fit.

“Let the rectors decide what kind of students that they want in their universities,” he said. “It’s their prerogative to draw up the requirements, and we can’t do anything as officials.”

He added the revised PMDK policy at IPB “doesn’t affect RSBI students or those from regular schools.” Djoko also said that even if other universities went on to adopt similar policies, “it won’t matter” in terms of the standing of RSBI schools.

Hamid Muhammad, the ministry’s director general of secondary education, said the Bogor university’s decision did not indicate growing distrust of the merits of RSBI schools.

“I don’t believe the policy will impact on RSBI schools in any way, because the point of these schools is to give students the best education possible, not to hog the PMDK,” he said.

“So there’s no fallout. The principle is simple, whether for an RSBI school or a regular one, and that’s to give our students an education that allows them to compete in any field.”

Selengkapnya...

Standar Kelulusan UN 2012 Tidak Berubah

Standar nilai kelulusan dalam Ujian Nasional (UN) merupakan berita yang paling dinanti oleh para pelajar kelas XII. Apalagi, setiap tahun standar nilai kelulusan UN selalu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Lantas, bagaimana dengan tahun ini?

Kabalitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Khairil Anwar mengatakan, untuk tahun ini, standar nilai kelulusan UN tidak mengalami perubahan.

"Untuk kebijakan tidak ada yang berubah, termasuk standar nilai kelulusan sama dengan tahun lalu. Kami hanya mengubah manajemen pelaksanaan untuk meningkatkan kredibilitas UN," ujar Khairil di kantornya Kemendikbud kepada okezone, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2012).

Menurut Khairil, hal ini dilakukan karena permasalahan utama UN adalah kredibilitas UN. Masih banyak pihak, termasuk perguruan tinggi yang tidak percaya dengan UN.

"Fokus kami bagaimana meningkatkan kredibilitas UN. Dan saya lihat dari tahun ke tahun kredibilitas UN semakin meningkat. Ini terbukti dari semakin banyak perguruan tinggi yang menggunakan UN sebagai kriteria masuk perguruan tinggi tersebut," tuturnya.

Dia menyebutkan, untuk menentukan kelulusan, nilai UN hanya memiliki porsi 60 persen. Sementara sisanya tergantung hasil ujian sekolah dan nilai rapor. "Dari 40 persen yang ditentukan sekolah, ujian sekolah memiliki proporsi 60 persen sedangkan nilai rapor sebesar 40 persen," katanya menjelaskan.

Mengenai bobot tiap mata pelajaran yang diujikan dalam UN, Khairil mengaku, tengah mempertimbangkan kembali bobot nilai tiap mata pelajaran yang memang dipukul rata. Dia membandingkan antara pelajaran Matematika dengan Bahasa Indonesia.

"Matematika itu menguji kemampuan kognitif siswa. Mulai dari berpikir abstrak dan menghitung. Hasilnya bisa terukur dalam jawaban UN. Sementara kemampuan kognitif siswa seperti membaca, menulis, dan berargumentasi tidak bisa terlihat dalam UN. Untuk kemampuan menulis saja perlu dipertanyakan karena mereka kan hanya menghitamkan. Nah, pantaskah bobotnya sama sebesar 60 persen seperti ujian Matematika?" kata Mantan Dekan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.

Khairil menyebutkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kemendikbud untuk pelaksanaan UN tahun-tahun berikutnya. "Saya rasa harus dipikirkan kembali dan tidak bisa tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Butuh diskusi dan perdebatan panjang serta mendalam mengenai hal ini," kata Khairil.

Selengkapnya...

Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN

Tahun 2012 hasil ujian nasional (UN) bisa diintegrasikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.

Hal itu diungkapkan peneliti pendidikan dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs. Safari, M., P.A.U. kepada wartawan di sela-sela lokakarya pendidikan Kota Bandung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (28/9).

"Namun pasti atau tidaknya adalah kebijakan pemerintah, saya tidak bisa memastikan," ungkap Safari.

Dikatakan, keinginan diintegrasikan nilai UN ke PT ini, karena nilai UN-nya sama (standar). Sementara perguruan tinggi negeri hasil ujiannya belum standar. "Inilah yang menjadi dasar, kami menginginkan nilai UN bisa menjadi syarat masuk ke PTN," tandasnya.

Menurutnya, secara pelaksanaan, UN sudah berjalan lancar dan sempurna. Yang perlu disempurnakan, adalah masalah teknisnya saja, terutama untuk masuk ke PTN.

"PTN harus menerima, karena wacana ini sudah dibicarakan dan disetujui semua pihak," tambahnya.

Menurutnya, dari hasil penelitian, pelaksanaan UN di Indonesia dicemburui negara lain, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Selain itu, standar nilai UN pun sama, yakni 5,5 sekalipun standar nilai UN masih terbilang kecil.

"Di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura standar nilai ujian minimal 7," tandasnya.

Safari menyebutkan, UN untuk mengukur kemampuan siswa yang dilaksanakan secara nasional. Sementara materi yang diujikan adalah minimal pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.

"Tidak mungkin materi yang diujikan adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah," katanya.

Adanya yang kontra mengenai UN ini, karena materi yang di UN tidak sesuai dengan yang diajarkan. Safari mengatakan, harusnya sekolah introspeksi, karena para gurunya mengajar tak benar.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, diintegrasikannya hasil UN untuk masuk PTN memang sudah dibicarakan dan akan diujicobakan pada tahun 2012 mendatang. Namun, memang ada beberapa teknis pelaksanaan yang harus disempurnakan.

"Khusus mekanisme pelaksanaan UN yang diintegrasikan masuk ke PTN," tambahnya.

Wahyudin mengaku sangat mendukung hasil UN bisa dijadikan prasayarat untuk masuk PTN. "Namun ada beberapa yang harus disempurnakan," tandasnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmeni Hartadji menilai, pemeritah belum siap mengintegrasikan hasil UN untuk menjadi prasyarat masuk ke PTN. Selain sistem pelaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi ketidakjujuran di antara para siswa maupun pengawas dalam pelaksanaan UN.

Selengkapnya...

Pengumuman Ujian Nasional Paket 2011

Sebanyak 6.277 dari 8.701 peserta ujian nasional program paket A, B, C dan paket C kejuruan periode pertama tahun 2011 di Sumatera Utara dinyatakan lulus.

"Ujian Nasional (UN) program paket ini sendiri telah dilaksanakan 5-15 Juli 2011 dan semuanya berjalan dengan lancar," kata Kabid Pendidikan Non Formal Indonesia (PNFI) dan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dinas Pendidikan Sumatera Utara Bambang Siswanto di Medan, Kamis (29/9/2011).

Secara rinci ia menyebutkan, hasil UN program paket C pendidikan formal untuk program IPA diikuti sebanyak 89 orang, dimana peserta yang lulus 69 orang (77,63 persen). Program IPS dari 4.111 orang peserta yang lulus 3.248 orang (83,39 persen).

Paket C kejuruan dari lima orang peserta yang lulus hanya dua orang (40 persen), sedangkan paket B/wustha dari 3.815 orang peserta yang lulus berjumlah 2.542 orang (66,63 persen) dan paket A dari 681 orang peserta yang lulus mencapai 416 orang peserta.

Pelaksanaan UN periode pertama untuk paket C dilaksanakan 5-8 Juli 2011 di 17 kabupaten/kota dan paket C kejuruan dilakukan di Kota Binjai. Sementara untuk paket A dilaksanakan di 11 kabupaten/kota dan paket B dilaksanakan di 23 kabupaten/kota yang berlangsung 12-15 Juli 2011.

Ia mengatakan, bagi peserta UN program paket A, B dan C maupun paket C kejuruan periode pertama tahun 2011 yang tidak lulus dapat kembali mengikuti UN periode kedua tahun 2011.

Ujian periode kedua untuk paket C dan paket C kejuruan dilaksanakan pada 11-14 Oktober 2011 dan program paket A dan B dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2011.

Menurut dia, calon peserta yang akan mengikuti UN paket A, paket B, paket C maupun paket C kejuruan dapat mendaftarkan diri di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing.

"Seluruh UN baik paket A, paket B, paket C maupun paket C kejuruan tidak akan dipungut biaya ujian dan cukup membawa surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan bagi yang gagal UN pendidikan formal dan bukti diri pengikuti ujian pendidikan paket di PKBM bersangkutan," katanya.

Kepada seluruh peserta yang akan mengikuti UN paket A, paket B, paket C dan paket C kejuruan diminta untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta paket di kabupaten/kota masing-masing sebelum batas waktu pendaftaran berakhir.

Selengkapnya...

Formasi CPNS 2011 Sulsel Tunggu Kepastian Pusat

Murny mengatakan pihaknya belum mendengar informasi pasti mengenai rencana pemusatan penerimaan CPNS 2011 di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (kemenpan).

Tapi sejauh ini belum ada perkembangan dan saya belum tahu persis karena belum ada penyampaian resmi dari pusat untuk penerimaan CPNS," kata Murny di Makassar, Jumat (08/07/2011).

Murny memperkirakan petunjuk teknis (juknis) penerimaan CPNS baru turun Oktober atau November seperti tahun-tahun sebelumnya berikut rincian formasi penerimaan.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel ini memastikan penerimaan tahun ini memprioritaskan jatah untuk tenaga honorer atau tenaga tidak tetap (PTT) yang sudah masuk pendataan pusat.

Bahkan, bisa jadi penerimaan formasi umum sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali jika berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengalokasian honorer ditiap daerah sangat besar.

"Karena diprioritaskan honorer, jika analisis berapa honorer banyak tentu untuk kuota umum sedikit sekali," ujarnya menambahkan.

Sebanyak 250 PTT kategori pertama di lingkup Pemprov Sulsel hampir dipastikan terangkat menjadi PNS tahun 2011 ini.

Sedangkan, sekitar 1.000 tenaga honorer kategori kedua masih harus menjalani seleksi. Mereka yang tidak lulus seleksi tersebut secara otomatis haknya sebagai PTT akan gugur.

Proses verifikasi berkas tim pusat untuk PTT kategori pertama yang dibiayai APBD dan APBD dengan SK pengangkatan per Januari 2005 tersebut sudah rampung.

Sedangkan, PTT kategori kedua non APBN dan APBD masih sementara diproses dan diverifikasi. Dijelaskan, saat ini pihaknya bersama seluruh kabupaten/kota diminta kembali melakukan perhitungan apakah masih membutuhkan CPNS umum dalam penerimaan tahun ini.

Untuk tahun 2011, Pemprov Sulsel mengajukan usulan penerimaan CPNS paling sedikit dengan 370 formasi terdiri dari 200 tenaga guru, 85 tenaga kesehatan, dan 85 tenaga teknis.

Jika jumlah tersebut dikurangi PTT kategori pertama sebanyak 250 orang maka formasi yang tersisa tinggal 120 orang. Jumlah tersebut masih harus dikurangi dengan jumlah PTT kategori kedua yang juga mendapat prioritas pengangkatan tahun ini.

Selengkapnya...