Persaingan Snmptn Makin Ketat, Atur Strategimu

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang akan diikuti 61 perguruan tinggi negeri menyediakan kuota sebanyak 160 ribu kursi yang akan dilakukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi lainnya, serta mempertimbangkan nilai ujian nasional (UN).

Siswa yang berhak mengikuti SNMPTN 2013 adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). kepala sekolah harus mengirim data sekolah dan siswa ke PDSS-SNMPTN, kemudian kepala sekolah akan memperoleh password untuk setiap siswa," kata Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 Akhmaloka.

Jumlah pendaftar SNMPTN tahun ini diperkirakan meningkat enam kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut, ujar Akhmaloka karena panitia tidak memberikan batasan terhadap akreditasi sekolah seperti pada tahun 2012. Sekolah yang terakreditasi atau tidak terakreditasi diundang semua oleh panitia. Tampaknya persaingan bakal semakin ketat, terutama di prodi-prodi favorit seperti kedokteran dan teknik (IPA), atau Ekonomi dan Hukum (IPS).

Maka perlu diatur minimal 2 hal : pertama, usahakan agar ujian nasional-mu hasilnya bagus / baik dan pastinya harus lulus :) . Kedua atur strategi Seleksi seperti bagaimana memilih jurusan di PTN pilihanmu. Dalam hal ini pertama pastikan dirimu mengenal kemampuanmu, misalnya berapa nilai try out mu. Kedua, kenali tingkat kesulitan masuk di prodi / PTN pilihanmu atau kenali passing gradenya. Dan ketiga, dalam memilih jurusan atur pilihan keduamu di tempat yang safe (aman) tapi masih mempresentasikan keinginan dan tujuan hidup kita.

Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di seluruh Indonesia yang berjumlah 27.630 sekolah, maka yang mendaftar hingga 31 Januari masih sedikit yakni 11.695 sekolah. Sebagai contoh sekolah yang berada di wilayah Indonesia bagian timur masih sedikit. Contohnya dari 764 sekolah di Nusa Tenggara Barat, yang mendaftar hanya 222 sekolah. Kemudian dari 252 sekolah di Papua, yang mendaftar hanya 60 sekolah. Begitu juga di Papua Barat dari 141 sekolah hanya 35 sekolah yang melakukan pendaftaran.

Seleksi PTN dibagi menjadi tiga seleksi yakni SNMPTN dengan porsi minimal 50 persen, kemudian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan porsi minimal 30 persen, dan sisanya melalui ujian mandiri. Namun, umumnya tidak semua PTN akan mengadakan ujian mandiri, terutama jika dengan dua seleksi sebelumnya jumlah kuota sudah terpenuhi. Salah satu PTN ternama yang tidak akan menggelar ujian mandiri adalah Institut Teknologi Bandung (ITB).

Keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakan hasil ujian nasional (UN) sebagai salah satu instrumen persyaratan untuk masuk jenjang pendidikan tinggi mendapat "lampu hijau" dari kalangan PTN yang semula keberatan karena alasan masih banyaknya sekolah yang sengaja mendongkrak nilai rapor siswa dan nilai UN agar bisa lolos dalam seleksi jalur undangan.

Kemdikbud bersama pengelola PTN terus berupaya meningkatkan pelaksanaan seleksi masuk PTN dengan mengintegrasikan hasil nilai UN SMA/SMK/MA sebagai seleksi masuk PTN.

Mendikbud Mohammad Nuh berharap integrasi hasil ujian nasional dimulai pada tahun 2013 ini. PTN diminta mempertimbangkan hasil UN siswa dalam menyeleksi mahasiswa baru sehingga pelaksanaan UN tidak mubazir.

"Hasil UN harus terintegrasi di semua jenjang. Jika dari SD ke SMP ke SMA bisa pakai hasil UN, maka dilakukan juga di jenjang PTN. Jika alasannya hasil UN tidak bisa dipercaya, pelaksanaan UN terus- menerus dilakukan dan melibatkan perguruan tinggi," kata Nuh.

Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi menanggapi integrasi nilai UN untuk seleksi PT mengatakan hasil UN, yang juga salah satu penentu kelulusan siswa di jenjang pendidikan menengah, dipertimbangkan dalam penerimaan lewat jalur undangan. Menurutnya nanti akan ada pembobotan. Berapa persentase dari nilai rapor dan nilai UN akan terus dikaji.

Semoga bermanfaat!

Selengkapnya...

Perlukah Ujian Nasional Dievaluasi?

Sebagaimana kita maklumi bahwa ujian nansional (UN) merupakan salah satu alat evaluasi hasil belajar siswa. Disamping itu UN juga digelar dengan tujuan untuk pemetaan pendidikan. Konsekuensi dari penerapan Kurikulum 2013, antara lain, pola ujian nasional perlu dievaluasi. Namun terlontar juga pendapat yang bisa dikatakan ironis, katanya UN Perlu Dievaluasi.

”Tes ujian kelulusan, seperti ujian nasional atau UN, tampaknya kontraproduktif dengan sistem pembelajaran yang dikehendaki Kurikulum 2013,” kata Elin Driana, praktisi pendidikan yang mendalami bidang riset dan evaluasi, di Jakarta, Minggu (20/1).

Menurut Elin, evaluasi di Indonesia, termasuk UN, selama ini berorientasi nilai. Sekolah dipandang untuk mencari nilai baik dan dapat ijazah.

”Esensi belajar atau pendidikan untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk cinta belajar, belum muncul. Anak-anak kita belajar karena mau mengejar nilai, bukan karena cinta belajar. Perubahan Kurikulum 2013 harus mampu mengubah paradigma itu,” kata Elin.

Evaluasi untuk sekadar lulus, menurut Elin, justru mulai ditinggalkan. Ia mencontohkan Shanghai yang meninggalkan evaluasi untuk kelulusan seperti UN, terutama untuk pendidikan dasar. Dengan perubahan itu, Shanghai melesat maju dalam peningkatan hasil pendidikan dalam bidang matematika, sains, dan membaca dari beberapa evaluasi internasional, seperti TIMMS, PISA, ataupun PIRLS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, ada kemungkinan UN dievaluasi. Namun, pemerintah belum membahas hal tersebut saat ini. ”Bisa saja nanti UN dievaluasi. Namun, UN memang masih dibutuhkan,” kata Nuh.

Waktu diubah

Dalam perubahan Kurikulum 2013, pemerintah memang merencanakan perubahan UN, tetapi pada soal waktu pelaksanaan. Di SMA dan SMK, UN dimajukan ke kelas XI. Di SMA bertujuan supaya di tingkat akhir siswa bisa fokus untuk ujian masuk perguruan tinggi, sementara di SMK agar siswa bisa memperdalam praktik kerja industri untuk mematangkan sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Secara terpisah, Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung Iwan Pranoto mengatakan, pelaksanaan UN tidak relevan lagi untuk kelulusan, memotivasi belajar, dan untuk membentuk sikap kompetensi siswa. Evaluasi UN semestinya dikembalikan untuk pemetaan, untuk memastikan siswa memenuhi kompetensi abad ke-21.

Dari kajian terhadap UN Matematika, menurut Iwan, soal-soal di UN hanya membuat siswa bernalar rendah dengan perhitungan ruwet. ”Pola evaluasinya harus diubah,” kata Iwan.

Menurut hemat kami betul apa yang dikatakan Mendikbud UN memang masih dibutuhkan. Semoga bermanfat!

Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!

Selengkapnya...

Cara Mendaftar Ulang Snmptn Undangan 2012

Setelah Snmptn undangan diumumkan pada tanggal 26 Mei 2012, maka langkah selanjutnya adalah pendaftaran ulang bagi peserta Snmptn yang dinyatakan lulus. Cara Mendaftar Ulang Snmptn Undangan 2012 kami terbitkan untuk Anda agar mempermudah proses kesuksesan Anda dalam Snmptn. Secara teknis yang umum bahwa prosedur registrasi biasanya dilakukan di website resmi masing-masing PTN yang menerima. Misalnya apabila Anda mendaftar Snmptn undangan di Unpad maka bisa dibuka situs resmi Unversitas Padjadjaran tersebut untuk memastikan jadwal dan teknis pelaksanaan pendaftaran ulang Snmptn undangan tahun 2012 agar Anda mendapatkan informasi yang benar dari situs tersebut.

Panitia Snmptn merilis jadwal registrasi pada tanggal 12 - 13 Juni 2012 di situs resminya snmptn.ac.id


pendaftaran yang dinyatakan lulus seleksi jalur undangan SNMPTN 2012 diterima PTN penyelenggara, selanjutnya harus mendaftar ulang atau registrasi di PTN penerima tanggal 12-13 Juni 2012. Informasi lengkap terkait dengan daftar ulang bagi peserta yang dinyatakan diterima pada jalur undangan SNMPTN 2012 dapat dilihat di website masing-masing PTN.

Jumlah pendaftar SNMPTN 2012 lewat jalur undangan sebanyak 236.881 orang termasuk di dalamnya siswa penerima program bantuan pendidikan bidikmasi yang mendaftar jalur undangan sebanyak 75.034 orang, sedangkan jumlah pendftar yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 53,401 atau 22,55 persen, termasuk di dalamnya siswa Program Bidikmasi sebanyak 15.313 atau 20,21 persen.

"Dibandingkan dengan SNMPTN 2011 jumlah pendaftar jalur undangan SNMPTN 2012 meningkat sekitar 9%, sebagian besar di antaranya dari penerima program Bidikmasi yang naik sebesar 7%," ungkapnya.

Khusus pelaksnaan seleksi jalur tertulis, diinformasikan bahwa hingga sabtu, 26 Mei pukul 11.23 WIB sebanyak 397.601 PIN dan KAP pembayaran biaya ujian telah dikeluarkan terdiri atas IPA/IPS : 276.521 dan IPC :121.080 diluar pelamar Bidikmasi. kemudian bagi calon yang mempunyai PIN dan KAP harus segera melakukan pendaftaran online untuk menghindari kepadatan akses pada akhir jadwal pendaftaran yang akan ditutup pada tanggal 31 Mei 2012.

Sementara itu, Ketua Bidang TIK SNMPTN 2012, Tri Yogi Tuwono mengatakan, bagi peserta Bidikmisi mereka diterima secara akademis, jadi bagi PTN harus segara memverifikasi data mereka, agar beasiswa yang diterima tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Pihaknya berharap perserta bidikmisi untuk membawa dokumen dan data-data lengkap untuk verifikasi.

Selengkapnya...

IPB Halts RSBI School Preferential Treatment

A recent decision by a leading state university to stop prioritizing graduates from international-standard public schools for admission has once again called into question the relative merits of such schools.

The Bogor Institute of Agriculture (IPB) announced last week that as of Feb. 1, students from international-standard schools (RSBI) would no longer receive preference when applying for admission. Prior to the announcement, IPB reserved 70 percent of seats in its guaranteed placement intake program, or PMDK, to RSBI graduates.

The PMDK allows academically gifted students to join the intake program at state universities without having to take the entrance exam.

Herry Suhardiyanto, the IPB rector, said the decision to end preferential treatment for RSBI graduates would allow equally gifted students from regular high schools a better chance of qualifying for a place.

“This year we won’t make any distinctions between graduates of RSBI or other schools, because there are so many conflicting perceptions of RSBIs,” he said. “Whereas in previous academic years we accepted 100 percent of all RSBI graduates who applied for the PMDK, starting this year those graduates will have to be evaluated based on their grades, like all the other applicants.”

Darmaningtyas, an education expert from the Taman Siswa school network, welcomed the decision by IPB, saying it was a positive step toward ending the discrimination between RSBIs and other schools.

“If state universities continue to prioritize RSBI graduates in the PMDK, then that’s the same as supporting social inequality in education,” he said.

RSBIs are state schools that adopt an international-standard curriculum and use both Indonesian and English as the languages of instruction.

They also receive greater funding than other schools for their more advanced and better-equipped facilities, and in turn are allowed to levy considerably higher fees. This has prompted criticism of elitism, with students from poorer families typically unable to enroll in such schools while those from more affluent families are readily accepted.

In March last year, the Education Ministry froze the RSBI program, citing a poor grasp of English by the teachers as well as a failure by most schools to properly allocate the extra funding they received from the government. Although existing RSBI schools are allowed to operate as usual, no new schools may sign up for the program.

Darmaningtyas said IPB’s move should be emulated by all state universities to give rise to “the ideal education system, especially for those outstanding students from any kind of high school who want to enroll in university.”

Djoko Susanto, the Education Ministry’s director general for higher education, conceded that the national school-leaving exam scores of RSBI students were not always superior to that of regular high school students.

However, he denied IPB’s decision was an indictment of the RSBI’s failings, saying the university had the right to implement policies as it saw fit.

“Let the rectors decide what kind of students that they want in their universities,” he said. “It’s their prerogative to draw up the requirements, and we can’t do anything as officials.”

He added the revised PMDK policy at IPB “doesn’t affect RSBI students or those from regular schools.” Djoko also said that even if other universities went on to adopt similar policies, “it won’t matter” in terms of the standing of RSBI schools.

Hamid Muhammad, the ministry’s director general of secondary education, said the Bogor university’s decision did not indicate growing distrust of the merits of RSBI schools.

“I don’t believe the policy will impact on RSBI schools in any way, because the point of these schools is to give students the best education possible, not to hog the PMDK,” he said.

“So there’s no fallout. The principle is simple, whether for an RSBI school or a regular one, and that’s to give our students an education that allows them to compete in any field.”

Selengkapnya...

Standar Kelulusan UN 2012 Tidak Berubah

Standar nilai kelulusan dalam Ujian Nasional (UN) merupakan berita yang paling dinanti oleh para pelajar kelas XII. Apalagi, setiap tahun standar nilai kelulusan UN selalu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Lantas, bagaimana dengan tahun ini?

Kabalitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Khairil Anwar mengatakan, untuk tahun ini, standar nilai kelulusan UN tidak mengalami perubahan.

"Untuk kebijakan tidak ada yang berubah, termasuk standar nilai kelulusan sama dengan tahun lalu. Kami hanya mengubah manajemen pelaksanaan untuk meningkatkan kredibilitas UN," ujar Khairil di kantornya Kemendikbud kepada okezone, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2012).

Menurut Khairil, hal ini dilakukan karena permasalahan utama UN adalah kredibilitas UN. Masih banyak pihak, termasuk perguruan tinggi yang tidak percaya dengan UN.

"Fokus kami bagaimana meningkatkan kredibilitas UN. Dan saya lihat dari tahun ke tahun kredibilitas UN semakin meningkat. Ini terbukti dari semakin banyak perguruan tinggi yang menggunakan UN sebagai kriteria masuk perguruan tinggi tersebut," tuturnya.

Dia menyebutkan, untuk menentukan kelulusan, nilai UN hanya memiliki porsi 60 persen. Sementara sisanya tergantung hasil ujian sekolah dan nilai rapor. "Dari 40 persen yang ditentukan sekolah, ujian sekolah memiliki proporsi 60 persen sedangkan nilai rapor sebesar 40 persen," katanya menjelaskan.

Mengenai bobot tiap mata pelajaran yang diujikan dalam UN, Khairil mengaku, tengah mempertimbangkan kembali bobot nilai tiap mata pelajaran yang memang dipukul rata. Dia membandingkan antara pelajaran Matematika dengan Bahasa Indonesia.

"Matematika itu menguji kemampuan kognitif siswa. Mulai dari berpikir abstrak dan menghitung. Hasilnya bisa terukur dalam jawaban UN. Sementara kemampuan kognitif siswa seperti membaca, menulis, dan berargumentasi tidak bisa terlihat dalam UN. Untuk kemampuan menulis saja perlu dipertanyakan karena mereka kan hanya menghitamkan. Nah, pantaskah bobotnya sama sebesar 60 persen seperti ujian Matematika?" kata Mantan Dekan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.

Khairil menyebutkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kemendikbud untuk pelaksanaan UN tahun-tahun berikutnya. "Saya rasa harus dipikirkan kembali dan tidak bisa tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Butuh diskusi dan perdebatan panjang serta mendalam mengenai hal ini," kata Khairil.

Selengkapnya...

Nilai UN Jadi Syarat Masuk PTN

Tahun 2012 hasil ujian nasional (UN) bisa diintegrasikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.

Hal itu diungkapkan peneliti pendidikan dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs. Safari, M., P.A.U. kepada wartawan di sela-sela lokakarya pendidikan Kota Bandung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (28/9).

"Namun pasti atau tidaknya adalah kebijakan pemerintah, saya tidak bisa memastikan," ungkap Safari.

Dikatakan, keinginan diintegrasikan nilai UN ke PT ini, karena nilai UN-nya sama (standar). Sementara perguruan tinggi negeri hasil ujiannya belum standar. "Inilah yang menjadi dasar, kami menginginkan nilai UN bisa menjadi syarat masuk ke PTN," tandasnya.

Menurutnya, secara pelaksanaan, UN sudah berjalan lancar dan sempurna. Yang perlu disempurnakan, adalah masalah teknisnya saja, terutama untuk masuk ke PTN.

"PTN harus menerima, karena wacana ini sudah dibicarakan dan disetujui semua pihak," tambahnya.

Menurutnya, dari hasil penelitian, pelaksanaan UN di Indonesia dicemburui negara lain, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Selain itu, standar nilai UN pun sama, yakni 5,5 sekalipun standar nilai UN masih terbilang kecil.

"Di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura standar nilai ujian minimal 7," tandasnya.

Safari menyebutkan, UN untuk mengukur kemampuan siswa yang dilaksanakan secara nasional. Sementara materi yang diujikan adalah minimal pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.

"Tidak mungkin materi yang diujikan adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah," katanya.

Adanya yang kontra mengenai UN ini, karena materi yang di UN tidak sesuai dengan yang diajarkan. Safari mengatakan, harusnya sekolah introspeksi, karena para gurunya mengajar tak benar.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, diintegrasikannya hasil UN untuk masuk PTN memang sudah dibicarakan dan akan diujicobakan pada tahun 2012 mendatang. Namun, memang ada beberapa teknis pelaksanaan yang harus disempurnakan.

"Khusus mekanisme pelaksanaan UN yang diintegrasikan masuk ke PTN," tambahnya.

Wahyudin mengaku sangat mendukung hasil UN bisa dijadikan prasayarat untuk masuk PTN. "Namun ada beberapa yang harus disempurnakan," tandasnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmeni Hartadji menilai, pemeritah belum siap mengintegrasikan hasil UN untuk menjadi prasyarat masuk ke PTN. Selain sistem pelaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi ketidakjujuran di antara para siswa maupun pengawas dalam pelaksanaan UN.

Selengkapnya...